Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Kesiapsiagaan Prosedur Insiden Keamanan Siber bagi CSIRT Sektor Pemerintah Daerah

Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Kesiapsiagaan Prosedur Insiden Keamanan Siber bagi CSIRT Sektor Pemerintah Daerah
Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Kesiapsiagaan Prosedur Insiden Keamanan Siber bagi CSIRT Sektor Pemerintah Daerah

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menyelenggarakan Pertemuan Tahunan dan Bimtek Kesiapsiagaan Prosedur Insiden Keamanan Siber bagi CSIRT Sektor Pemerintah Daerah di Yogyakarta. Acara tersebut, yang berlangsung selama tiga hari pada tanggal 20-22 Juni 2023, diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari berbagai CSIRT di seluruh Indonesia. Pembukaan kegiatan dilakukan di Jambuluwuk Hotel, Yogyakarta, pada hari Selasa (20/6/2023).

Bimtek ini terdiri dari tiga sesi. Sesi pertama adalah pelaksanaan bimtek, sesi kedua adalah pertemuan tahunan, dan sesi ketiga adalah best practice.

Sesi pertama berlangsung pada tanggal 20 Juni 2023. Di awal sesi tersebut, Ketua Panitia yang diwakili oleh Direktur KSS Pemda BSSN, Hasto Prastowo, menyampaikan laporan mengenai kegiatan ini. Hasto menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu sebagai sarana koordinasi, berbagi informasi, dan mencapai kesepakatan terkait tindak lanjut evaluasi tahun 2021-2022.

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan bimtek dalam bentuk table top exercise tentang “Perlindungan Data Pribadi dan Studi Kasus Kebocoran Data”, yang dipandu oleh Bisyron Wahyudi. Dalam bimtek ini, peserta diberikan simulasi serangan dan krisis siber serta cara menghadapinya.

Sesi kedua berlangsung pada tanggal 21 Juni 2023. Sesi ini dimulai dengan sambutan dari Wali Kota Yogyakarta yang dibacakan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Kris Sarjono Sutejo. Selanjutnya, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Sulistyo, memberikan arahan.

Dalam arahannya, Sulistyo menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM dalam hal keamanan siber dan sandi bagi para pemangku kepentingan. Ini meliputi penanganan insiden keamanan siber dan penyelenggaraan persandian untuk melindungi informasi.

Sulistyo juga menyatakan bahwa penanganan dan pengelolaan insiden keamanan siber merupakan komponen penting dalam kelangsungan bisnis sebuah institusi atau organisasi, termasuk sektor pemerintah daerah.

“Implementasi kegiatan persandian dan pengelolaan insiden siber seharusnya melibatkan pendekatan whole of government, yaitu kerja sama lintas institusi yang membutuhkan sinergi, tidak hanya melibatkan BSSN sebagai institusi keamanan siber dan sandi, tetapi juga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk sektor pemerintah daerah,” ujar Sulistyo.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan dedikasi dari semua pihak untuk meningkatkan keamanan siber dan sandi, terutama dalam pengamanan informasi di Indonesia.

Sesi kedua dilanjutkan dengan diskusi panel yang melibatkan tiga narasumber. Melita membawakan materi “Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi di Pemerintah Daerah”, Guruh Prasetyo Putro membawakan materi “Profil Resiko Keamanan Informasi pada Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keamanan Informasi di Pemerintah Daerah”, dan Marcelina membawakan materi “Evaluasi CSIRT di Pemerintah Daerah Tahun 2022”.

Baca juga : Peringatan Keamanan Terkait Penipuan Menggunakan Undangan Pernikahan Elektronik dalam Format .APK

Sesi ketiga dalam bimtek ini adalah sesi best practice dengan format sesi berbagi. Pada sesi ini, beberapa perwakilan pemda yang dinilai berhasil dalam mengelola dan mengamankan sistem elektronik memaparkan implementasi sistem elektronik di daerah masing-masing.

Beberapa pemda yang memberikan paparan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Yogyakarta dengan materi “Jogja Smart Service (JSS): Satu Aplikasi yang Menggabungkan Berbagai Layanan Publik di E-Gov”, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dengan materi “Implementasi Persandian untuk Pengamanan Informasi”, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bali dengan materi “Implementasi Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Informasi di Provinsi Bali”, dan paparan terakhir dari Direktorat KSS Pemda BSSN dengan materi “Kebijakan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah dan Peningkatan Indeks SPBE (Domain Keamanan)”. Sesi ketiga ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi.

Pada Bimtek Kesiapsiagaan Prosedur Insiden Keamanan Siber pada CSIRT Sektor Pemerintah Daerah, yang diadakan pada hari Selasa (20/06/2023), Diskominfo Kota Semarang turut serta dalam Pertemuan Tahunan dan Bimtek tersebut. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian, Bapak Budi Utomo S. Kom. Selama kegiatan berlangsung selama 3 hari, pada hari pertama peserta diminta untuk menyusun langkah-langkah tanggap insiden berdasarkan simulasi insiden siber yang disediakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Peserta juga diberikan kesempatan untuk mempresentasikan langkah-langkah yang telah diterapkan.

Info Via :

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.